Yayasan Tarumanagara dan PKPI Perkuat Kolaborasi di Bidang Kepailitan dan Hukum Bisnis

Jakarta, 20 Mei 2026 – Yayasan Tarumanagara dan Perkumpulan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) sebagai langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan kompetensi, serta kolaborasi di bidang kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan hukum bisnis. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. dan Verdyrch J. Kusnanto, S.Kom., M.M. mewakili Yayasan Tarumanagara, serta Dr. Albert Riyadi Surwono, S.H., M.Kn., M.H., M.Th. mewakili PKPI. Penandatanganan berlangsung pada Rabu, 20 Mei 2026, di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Utama Universitas Tarumanagara Kampus I. Kerja sama ini mencakup pelaksanaan berbagai program Tridharma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta hukum bisnis. Implementasi kerja sama diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan praktik profesi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, ruang lingkup kolaborasi meliputi pertukaran sumber daya tenaga pendidik dan praktisi, penyelenggaraan seminar, pelatihan, dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, promosi bersama, serta pengembangan berbagai bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Melalui sinergi ini, Yayasan Tarumanagara dan PKPI berkomitmen untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat menghasilkan lulusan dan praktisi hukum yang profesional, berintegritas, serta memiliki kompetensi yang kuat dalam menghadapi dinamika hukum kepailitan dan hukum bisnis di Indonesia.